PENERAPAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Authors

  • Siti Nuraini Universitas Nurtanio Bandung

DOI:

https://doi.org/10.56244/jimia.v14i1.352

Abstract

Nilai-nilai etika bukan hanya sekedar suatu keyakinan yang dipegang secara pribadi oleh seseorang / individu, namun etika harus menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak baik dalam bermasyarakat maupun kelembagaan. Dalam etika administrasi publik, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penerapan nilai-nilai etika, seorang administrator publik akan dapat membentuk moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Administrator publik yang memegang nilai-nilai etika yang tinggi, akan senantiasa berupaya menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan yang menyalahi aturan, karena mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjalankan tanggung jawab dan tugas yang diberikan. Etika sangat berkaitan erat dalam rangka pencapaian good governance. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para administrator publik, maka dari itu diperlukan adanya nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dan harus dipegang teguh oleh para administrator publik dalam rangka pencapaian good governance. Hal yang paling terpenting adalah bahwa dengan penerapan etika administrasi publik dengan optimal tidak hanya mempengaruhi satu individu saja tapi juga akan memberikan dapat positif bagi masyarakat luas khususnya dalam rangka mewujudkan good governance.Kata Kunci: Etika Administrasi Publik dan Good Governance

References

Berten, K. 2001. Etika, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mustopadidjaja, AR. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Adminstrasi Negara. Jakarta

Thoha, Miftah. 2004. Birokrasi Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukidin, 2011. Administrasi Pelayanan Publik, Gramedia, Jakarta

Widodo, Joko, 2001. Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi & Otonomi Daerah, Insan Cendikia, Surabaya

Sumber Lainnya

Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN )

Downloads

Published

2020-04-15