PENTINGNYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA (Studi Kasus Di SMK Angkasa 1 Margahayu Kabupaten Bandung)

Abstract

Kepemimpinan dan pengorganisasian yang tepat pada suatu organsasi/institusi akan mampu menciptakan pelayanan prima. Hal ini dikarenakan di dalam tipe kepemimpinan memiliki karakteristik yang dapat diterima oleh bawahannya. Sedangkan pengorganisasian merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempercepat terealisasinya tujuan organisasi/institusi.Penelitian ini difokuskan pada pelayanan prima di SMK Angkasa 1 Margahayu Kabupaten Bandung yang masih belum optimal dengan fenomena kepemimpinan demokratis yang belum dapat dilaksanakan dengan baik serta tidak maksimalnya penerapan pengorganisasian sehingga dapat menurunkan pelayanan prima pegawai dengan perumusan masalah yaitu seberapa besar pengaruh kepemimpinan demokratis dan pengorganisasian terhadap metode pelayanan prima di SMK Angkasa 1 Margahayu Kabupaten Bandung.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, studi lapangan, observasi, studi kepustakaan, wawancara serta angket. Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah : “Besarnya pengaruh kepemimpinan demokratis dan pengorganisasian terhadap pelayanan prima di SMK Angkasa 1 Margahayu Kabupaten Bandung ditentukan oleh dimensi kepemimpinan demokratis dan pengorganisasianâ€.Hasil pengajuan hipotesis menunjukan bahwa kepemimpinan demokratis dan pengorganisasian secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan prima di SMK Angkasa 1 Margahayu Kabupaten Bandung. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi kepemimpinan demokratis dan pengorganisasian secara bersama-sama maka akan meningkatkan pelayanan prima dengan kontribusi sebesar 61,2% sedangkan sisanya 38,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti perencanaan, kebijakanm motovasi kerja dan budaya kerja.