IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

(Studi Kasus di Kecamatan Soreang)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom (Desa Otonom) sebagai otonomi yang asli. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Dengan demikian desa dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja.             Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan alokasi dana perimbangan desa di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan, dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.             Hasil penelitian menunjunkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Perimbangan (ADPD) di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bintek-bintek teknis dan peningkatan sumberdaya manusia terkait kemampuan dalam menggali potensi desa.