PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN KOORDINASI TERHADAP PARTISIPASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN BANDUNG
Abstract
Reendahnya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung dalam mendukung pengelolaan irigasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Pengaruh implementasi kebijakan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan koordinasi terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)  di Kabupaten Bandung. Saran untuk penentuan dan pembuatan kebijakan yang menyangkut pengelolaan irigasi diharapkan dapat melibatkan institusi terkait, meningkatkan koordinasi antar instansi dan menciptakan hubungan yang lebih persuatif antara pemerintah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).Kata Kunci : Implemntasi Kebijakan, Koordinasi, Partisipasi, P3A.References
AWANG, San Afri,
Politik Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta : Center For Critical Social Studies (CCSS) & Kreasi Wacana;
HANDOKO, Hani T,
Manajemen. Yogyakarta : BPFE
ISLAMY, Irfan,
Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara : Jakarta, Rumi Aksara
WIDODO, Joko,
Peningkatan Kinerja SDM melalui Pengalaman dan Pengetahuan Prosedur, Journal of Human Capital To Promote Human Capital Development. Jakarta : Bakrie School of Management.
SUGANDHA, Dann,
Koordinasi sebagai Pemersatu Gerak dala Proses Administrasi, Bandung : Ilham Jaya,
Dokumen :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XI/2013 Tanggal 18 Februari 2015.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tanggal 26 April 1999 Tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 10 Tahun 2011 Tentang Irigasi.
