KONSEP KEBIJAKAN ALIH KELOLA PELABUHAN PERIKANAN DI JAWA BARAT

Authors

  • Anna Christina Ikasari

Abstract

Masalah yang diteliti adalah analisis terhadap alih kelola pelabuhan perikanan di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diketahui bersama bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah merubah beberapa kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan yang ada di Nusantara. Salah satu perubahan yang terjadi ada pada pengelolaan pelabuhan perikanan, yang tadinya berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam tata kelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan pemikiran akademis bagi Provinisi Jawa Barat dalam merancang kebijakan yang tepat untuk keberlangsungan proses kewenangan alih kelola pelabuhan perikanan di Jawa Barat sehingga dalam proses pengelolaanya tidak menjadi permasalahaan dikemudian hari. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami makna dari satu fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta triangulasi, sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan studi. Kata Kunci : Pelabuhan Perikanan, Kebijakan Pelabuhan, Jawa Barat

References

BUKU

Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat. 2015. Buku Tahunan Statistika Perikanan Tangkap Jawa Barat, Pemda Propinsi Jawa Barat , Bandung

Murdiyanto, Bambang. 2004. Pelabuhan Perikanan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan IPB, Bogor

Pemda Propinsi Jawa Barat. 2015. Laporan Tahunan Dinas Perikanan Jawa Barat, Pemda Propinsi Jawa Barat , Bandung

Rangkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Gramedia; Jakarta

Riduwan. 2007. Metode Dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta, Bandung.

Saaty, Thomas L. 1991. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, PT. Pustaka Bina Pressindo, Jakarta.

Saifuddin Azwar. 2004. Reliabilitas & Validitas, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Soekartawi. 1990. Teori Ekonomi Produksi, Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglas, Rajawali Pers Jakarta

Subagyo, Joko. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Rineka Cipta,

Jakarta.

Sudjatmiko. 1979. Pokok-Pokok Pelayaran Niaga, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Swastha, Basu dan Sukotjo, Ibnu, 1993, Pengantar Bisnis Moderen (Pengantar

Ekonomi Perusahaan Moderen), Liberty, Yogyakarta.

Syamsi, Ibnu. 2004. Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja, Bumi Aksara, Jakarta

Triatmojo, Bambang. 2003. Pelabuhan , Beta Offset UGM Yogyakarta

REGULASI

Undang -Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/MEN/2009 jo.PER.05/ MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/ MEN/ 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.39/FERMEN-0/2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 06/ MEN/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;

Permen Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 18/ PERMEN-ICP/ 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ICEP.45/ MEN/ 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

PERDA - PERDA bagi Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat;

Dokumen lain yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan.

Jurnal

Zulfikar, W., 2017. DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIS DALAM PEMBANGUNAN BANDARA UDARA KERTAJATI DI KABUPATEN MAJALENGKA. Sosiohumaniora, 19(3).

Zulfikar, W., 2012. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN DI KABUPATEN CIREBON. Sosiohumaniora, 14(2), p.167.

Zulfikar, W., 2017. FORMULASI KEBIJAKAN PENDIRIAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BEKASI. Creative Research Journal, 3(01), pp.55-72

Downloads

Published

2018-04-18