EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KOTA / KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
Abstract
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2014 telah disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dan disempurnakan kembali dengan UU No. 9 Tahun 2015. Hal ini merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di seluruh wilayah nusantara. Otonomi Daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut. Dengan otonomi daerah diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik sekaligus memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat. Kajian ini menganalisa berbagai aspek yang ada kaitannya dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Analisa dilakukan secara mendalam dan menghasilkan deskripsi kondisi eksisting pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Â
Kata Kunci : Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Jawa Barat.
References
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
Andreski, Stanislav, 1996, Alih Bahasa: Hartono. Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Benveniste, GUY P, 1997, Birokrasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Budiardjo, Miriam, 1998, Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
-------------- . 2006, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Djatmiko, Yayat Hayati, 2008, Perilaku Organisasi, Bandung: Alfabeta
Dunn, William N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
Giddens, Anhony, 1999, Penerjemah. Ketut Arya Mahardika. The Third Way. Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Huntington, P. Samuel. Joan Nelson, 1990, Alih Bahasa: Sahat Simamora. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: PT. Rineka Cipta
--------,2005, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, Yogyakarta: CV. Qalam
Hoogerwerf, A, 1983, Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Erlangga
Ibrahim, Amin, 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Bandung: CV. Mandar Maju
Rasyid, M. Ryaas, 1999, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan politik Orde Baru, Jakarta: MIPI dan Yarsif Watampone
-------------, 2000. Makna Pemerintahan- Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta: Mutiara Sumber Widya
Ratminto. Atik Septi Winarsih, 2008, Manajemen Pelayanan. Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ripley, Randall, B, Franklin , Grace, A, Policy Implementation and Bureaucrcy (second edition). Chicago, Illionis: The Dorsey Press
Rohman, Ahmad Ainur, Mas’ud Said, Saiful Arif, Purnomo, 2008, Reformasi Pelayanan Publik, Malang: Averroes Press
Rose, Susan. Ackerman, 2006, Korupsi Pemerintahan. Sebab, Akibat dan Reformasi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Roy, Crince le, Kekuasaan Ke-empat Pengenalan Ulang, diterjemahkan oleh Soehardjo, (Semarang: 1981),
Saefullah, Djaja, 2008, Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi, Bandung: LP3AN FISIP UNPAD
------- ,1997. Konsep dan Metode Pelayanan Umum, Publik Jurnal dan Ilmu Politik, Bandung: FISIP UNPAD
Said, Mas’ud M, 2007, Birokrasi Di Negara Birokratis. Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia, Malang: UMM
Salusu, J ,1996, Pengambilan Keputusan Stratejik. Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit, Jakarta. Grasindo
Santosa, Pandji, 2008. Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: Refika Aditama
Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Bandung: Mandar Maju
……., 2007, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik), Bandung: Mandar Maju
Sharma, P, 2004. Sistem Demokrasi yang Hakiki. Jakarta: Yayasan Menera Ilmu.
Siagian, Sondang P, 1994, Patologi Birokrasi. Analisis, Identifikasi dan Terapinya, Jakarta: Ghalia Indonesia
---------- , 2008, Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan strateginya. Jakarta: Bumi Akasara
---------- , 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara
Sinambela, Lijan Poltak. Dkk, 2008, Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara
Singarimbun. Dan Effendi, 1995, Metode Penelitian Survey. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES
Sudardi, Konsep dan Materi Dari Segi Hukum Tata Negara Untuk Naskah Akademik RUU tentang Administrasi Pemerintahan, Semiloka I kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, Kementrian PAN,27-28 April 2017.
Sugiyono, 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
Zeithaml, Valerie A, A. Parasuraman and Mary Jo Bitner, 2000. Service Marketing, New York: McGraw-Hill International Editions
-------. A. Parasuraman And L.L. Berry, 1996. Delivering Quality, New York: The Free Press
-------, A. Parasuraman, Berry and Leonardo L, 1990. Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. The Free Press: Adivision of Macmillan, Inc
Zuhro, R,Siti dkk, 2009, Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali, Yogyakarta: Ombak
JURNAL
Zulfikar, W., 2017. Dampak Sosial, Ekonomi dan Politis dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. Sosiohumaniora, 19(3).
Zulfikar, W., 2012. Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan dan Produk Rotan di Kabupaten Cirebon. Sosiohumaniora, 14(2), p.167.
Zulfikar, W., 2017. Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi. Creative Research Journal, 3(01), pp.55-72
