IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
Abstract
Dengan Lahirnya Perda Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan harapan golongan pengusaha baik BUMN, BUMD, maupun Pengusaha Swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan di Jawa Barat. Sampai saat ini Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat sudah berjalan, tetapi Perusahaan yang berpartisipasi masih sebatas Perusahaan Negara, baik BUMN maupun BUMD. Kalangan Pengusaha Swasta masih belum responsip terhadap program ini, sehingga hasil pembangunan dari Program Corporate Social Responsibility (CSR)/ Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat masih relatip sedikit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat belum efektif. Hal ini memerlukan dorongan dari berbagai pihak untuk optimalisasi pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, CSR, TJSLP, PKBLReferences
Buku
Wirawan, 2014 kepemimpinan, Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian Jakarta, Rajagrafindo Persada.
Jurnal
Zulfikar, W., 2017. Dampak Sosial, Ekonomi dan Politis dalam Pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. Sosiohumaniora, 19(3).
Zulfikar, W., 2012. Implementasi Kebijakan Ekspor Rotan dan Produk Rotan di Kabupaten Cirebon. Sosiohumaniora, 14(2), p.167.
Zulfikar, W., 2017. Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi. Creative Research Journal, 3(01), pp.55-72
Sumber - Sumber Bacaan lain :
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 13 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 5 Tahun 2004, Tentang Pajak Parkir
Peraturan Menteri Negara BUMN No. 08/2013 Tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL.
Peraturan Gubernur No. 30/2011, Tentang Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Jawa Barat.
Keputusan Gubernur No. 536/Kep.791/Bapp/2011, Tentang Tim Fasilitasi TJSLP di Jawa Barat.
Keputusan Gubernur No. 536/Kep.792/Bapp/2011, Tentang Duta CSR Jbr (3 Th)
Peratutan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 02/2013, Tentang Pedoman TJSLP serta PKBL di Jabar
