PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT (Studi Kasus Kebijakan Pembangunan Desa)

Authors

  • Hidayat Hidayat

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai Program (penanggulangan) kemiskinan, baik program nasional maupun program khusus pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi efektivitas dari berbagai program-program tersebut tidak menunjuk hasil yang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terintegrasinya program dan pembiayaan yang dilaksanakan selama ini. Hal ini dapat ditunjukan dari program yang dilaksanakan bersifat parsial hanya menyentuh sektor tertentu saja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survey eksplanatori, yang menguji berapa besar faktor-faktor  komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa sampai dengan saat ini, intervensi pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan pembangunan desa, baik yang merupakan program provinsi, kabupaten ataupun pusat belum dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut belum mampu mereduksi kemiskinan. Belum efektifnya pembangunan desa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengalokasi dana ke desa dilaksanakan oleh berbagai kementerian dari pemerintah pusat yang langsung ke desa secara parsial. Kata Kunci : Penanggulangan Kemiskinan, Desa, Jawa Barat

References

Buku

Barata, Nyoman. 1982. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia

Edwards, III, G.C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Koentjaraningrat. 1982. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta. : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Siagian H. 1983. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung : Alumni.

Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3S.

Supriatna, Tjahya, 1997, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Humaniora Utama Press , Bandung.

Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku. Terj. Jamin. Bandung: Erlangga.

Jurnal/Makalah

Zulfikar, W., 2017. DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIS DALAM PEMBANGUNAN BANDARA UDARA KERTAJATI DI KABUPATEN MAJALENGKA. Sosiohumaniora, 19(3).

Zulfikar, W., 2012. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN DI KABUPATEN CIREBON. Sosiohumaniora, 14(2), p.167.

Zulfikar, W., 2017. FORMULASI KEBIJAKAN PENDIRIAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BEKASI. Creative Research Journal, 3(01), pp.55-72

Nasikun. 2001. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Diktat Mata Kuliah Tidak diterbitkan.

Soetrisno, L. 1988. Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri. Prisma No. 1 Tahun XVII, Januari, Jakarta: LP3ES.

Laporan

Bappeda Jawa Barat. 2007. Data Indeks Kemiskinan Masyarakat di Jawa Barat.

Biro Pusat Statistik. 2010. Berita resmi statistik. Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2010, No. 38/07/Th. X, 2 Juli. Diunduh 18 Oktober 2010 dari http://www.bps.co.id.

UNDP. 2002. Human Development Report. Deepening Democracy in a Fragmented World. New York: United Nations Development Programme.

Gumilar, Irwan. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut di Propinsi Jawa Barat, Periode Tahun 1999-2003. Disertasi Ilmu Sosial, Universitas Padjadjaran.

Suripto, Agus S. 2005. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat di era Otonomi Daerah ( Studi Kasus di Kabupaten Sragen ). Tesis Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Reformasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Program Pendanaan Kompetensi Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 147/Kep.200-Dekon/2003 tentang Penyelenggaraan Program Raksa Desa.

Downloads

Published

2018-04-18