PELAYANAN PUBLIK : KEWAJIBAN DAN KENDALANYA

Suryana Suryana

Abstract

Pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus diberikan pemerintah dan aparatnya
kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar publik sebagai warga negara
yang telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pelayanan publik dilihat dari
masyarakat sebagai warga negara adalah “hak”, sedangkan dilihat dari sisi pemerintah
dan aparaturnya adalah “kewajiban”. Pelayanan publik dibedakan dalam 3 (bentuk)
yaitu dalam bentuk Barang publik, Jasa Publik dan pelayanan Administratif. Pelayanan
tersebut, melalui desentralisasi otoritas diera reformasi yang melahirkan otonomi daerah
ini diharapkan dapat lebih mudah memenuhi harapan dan kebutuhan public, karena span
of controllnya lebih pendek, penyelenggara layanan publik (aparaturnya) lebih
memahami kondisi budaya dan kebutuhan masyarakat lokal, sence of bellonging
masyarakat terhadap pemerintahannya lebih kuat karena dipilih langsung dari
lingkungan masyarakat local. Namun dalam praktek keseharian ternyata pelayanan
public belum dapat dirasakan sebagaimana yang di harapkan.

Full Text:

PDF

References

Christopher, Lovelock,Product Plus: How To Product + Sevices=Competitive

Advantage, Mac Graw-Hill: international Editions, New York, 1994.

Ducker, Piter, Post Capitalist Society, New York: Harper Collins Publicers, 1993

Gibson L. James, James H. Donelly, JR dan Jhon M. Ivancevich, Manajemen,Erlangga,

Jakarta, 1997

Juni Sjafrien, “ Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada

Pemerintahan & Korporasi, Jakarta, 2013

HR. Ridwan, Hukum Aministrasi Negara, Rajawali Press, Jogyakarta, 2002

Kasim Azhar, Reformasi Administrasi Negara Sebagai Prasyarat Upaya Peningkatan

Daya Saing Nasional (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fisip UI), 1998

Miakovich E. Michael, improving Sevice Quality Achieving High Performance in the

Public and Privante Sectors, St, Lucies Press 100 E.Linton Blvd, Suit 403B,

Dalray Beach,Florida 33483 USA, 1995.

Sinambela, Linjan Poltak, dkk, Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan

Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Tjiptono Fandy, Gregorius Chandra, Sevice, Quality & Satisfaction, Andi, Jogya, 2007

Undang-undang Pelayanan Publik No 25 tahun 2009, Redaksi New Merah Putih,

Jakartata, 2009,

Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana

Korupsi.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.